SEJARAH TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN ANTAR DEPARTEMEN, KEMENTERIAN DAN LPND

Keragaman masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada kenyataannya tidak hanya menyangkut satu sektor pembangunan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor yang saling mempengaruhi. Permasalahan yang dihadapi ini pada kenyataannya memerlukan pemecahan komprehensif yang didasari oleh hasil Penelitian dan Pengembangan dari berbagai Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hasil penelitian dan pengembangan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah pembangunan melalui kebijakan berdasarkan hasil penelitian (research based policy). Untuk itu perlu didukung oleh sistem pembangunan yang lebih efektif dan efisien guna melaksanakan pembaharuan melalui peningkatan pemanfaatan  hasil penelitian dan pengembangan sesuai potensi lokal yang sejalan dengan semangat otonomi daerah dan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

Sehubungan dengan pemikiran di atas dan menyadari bahwa keberadaan hukum dan HAM ada di setiap sektor pembangunan, maka dengan berawal dari inisiatif Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan HAM, telah dilakukan satu kegiatan untuk menghimpun semua unit kelitbangan yang  ada pada Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk pertama kali dilakukan pertemuan dimaksud dalam bentuk rapat koordinasi sebagai perwujudan peningkatan hubungan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dengan berbagai pihak khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan di jajaran pemerintahan. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2003 bertempat di Hotel Indonesia yang dihadiri oleh para Kepala Badan Litbang dan para Kepala Biro Hukum yang ada pada Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta para Sekretaris unit utama di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pertemuan tersebut telah dibahas upaya peningkatan eksistensi dan citra kelitbangan dalam menghadapi berbagai masalah aktual dan strategis yang perlu segera ditangani. Secara umum pertemuan membahas tiga hal mendasar yang perlu dilakukan bersama oleh semua unit kelitbangan, yaitu :

  1.   Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat;
  2.   Mewujudkan peningkatan pemahaman tentang penelitian dan pengembangan;
  3.   Mewujudkan perbaikan integritas aparatur.

Pertemuan dimaksud menyepakati untuk mengadakan pertemuan secara berkala yang berkelanjutan dengan pelaksanaannya oleh masing-masing instasni peserta. Untuk pertemuan kedua dilaksanakan oleh Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 16 Desember 2003 dengan penetapan Ir. Iskandar Hoesin (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM – Departemen Kehakiman dan HAM). Selanjutnya pertemuan ketiga dilaksanakan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 19 Februari 2004 yang menghasilkan pembentukan pengurus, serta nama pertemuan yaitu ”Forum Komunikasi Kelitbangan Departemen, Kementerian dan LPND”. Disadari bersama, bahwa seklaipun forum ini sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan terhadap tenaga fungsional, namun di masa yang akan datang forum ini diharapkan dapat mereposisi keberadaan unit kelitbangan untuk meningkatkan keikutsertaannya dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan. Disamping itu, fourm sebagai satu wadah untuk berinteraksi antara pengambil kebijakan dan tenaga fungsional peneliti, mempunyai pandangan ke depan mengenai upaya untuk meningkatkan apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap jabatan fungsional dibandingkan dengan jabatan struktural